TIMES AMBON, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa anggaran Kementerian PU tahun 2026 yang disetujui sebesar Rp118,5 triliun akan diprioritaskan untuk mendukung program strategis nasional, terutama swasembada pangan.

"Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Pagu anggaran tersebut disetujui oleh Komisi V DPR RI, yang berarti terjadi penambahan signifikan sebesar Rp47,64 triliun dari pagu indikatif awal Tahun Anggaran 2026 yang sebesar Rp70,86 triliun. Persetujuan ini ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU serta Kementerian/Lembaga mitra kerja lainnya.

Dody Hanggodo menjelaskan bahwa penambahan anggaran tersebut akan diutamakan untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. "Misalnya irigasi untuk mendukung swasembada pangan, penyediaan air baku melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu hilir, dukungan infrastruktur konektivitas swasembada pangan, pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah," katanya.

Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk mendukung program Sekolah Rakyat, melaksanakan kegiatan wajib (committed), serta menjalankan tugas dan fungsi utama Kementerian PU.

Berikut adalah rincian alokasi anggaran Kementerian PU TA 2026 per Unit Organisasi:

• Sekretariat Jenderal: Rp576,85 miliar

• Inspektorat Jenderal: Rp107,81 miliar

• Ditjen Sumber Daya Air: Rp34,73 triliun

• Ditjen Bina Marga: Rp45,61 triliun

• Ditjen Cipta Karya: Rp12,03 triliun

• Ditjen Prasarana Strategis: Rp24,10 triliun

• Ditjen Bina Konstruksi: Rp599,03 miliar

• Ditjen Pembiayaan Infrastruktur: Rp147,13 miliar

• BPIW: Rp172,93 miliar

• BPSDM: Rp403,93 miliar (*)