TIMES AMBON, AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku secara resmi menetapkan komoditas Hotong Buru (Setaria italica) sebagai pangan lokal strategis dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Kebijakan ini merupakan respons atas arahan Menteri Dalam Negeri mengenai urgensi penguatan pangan lokal di tengah tantangan perubahan iklim dan produksi pangan nasional.

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan bahwa penetapan hotong yang dijuluki gandum asli Indonesia dari Maluku ini, merupakan komitmen serius pemerintah daerah. "Ini adalah komitmen serius Pemprov Maluku untuk memperkuat ketahanan pangan dan memajukan sektor pertanian lokal," ujarnya di Ambon, Jumat (21/11/2025).

Strategi Pengembangan dan Target Ambisius

Program pengembangan hotong dirancang untuk mendiversifikasi pangan tanpa mengganggu komoditas unggulan eksisting seperti ubi jalar dan ubi kayu. Pemerintah optimistis langkah ini dapat meningkatkan nilai jual hotong secara signifikan.

"Kami optimistis langkah ini dapat meningkatkan nilai jual hotong hingga 500 kali lipat dari harga saat ini, sekaligus mendorong minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dengan pendekatan yang lebih modern," jelas Vanath.

Sebagai langkah awal, Pemprov Maluku telah memulai pengembangan hotong di lahan satu hektare sebagai proyek percontohan.

Keunggulan Agronomis Hotong Buru

Kepala Dinas Pertanian Maluku, Ilham Tauda, mengungkapkan bahwa Hotong Buru (dengan nama internasional Foxtail Millet) merupakan pangan lokal asli Pulau Buru yang kini mulai dikembangkan di Pulau Ambon. Komoditas ini telah terdaftar resmi di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dengan nama Varietas Buru Hotong.

"Ilham menjelaskan keunggulan agronomis hotong dibandingkan beras dan gandum: "Kebutuhan airnya rendah, tahan kekeringan, serta dapat ditanam di tanah marginal dan salin dengan input pupuk yang rendah," katanya.

Dengan pengembangan komoditas hotong ini, diharapkan dapat memperkaya keragaman pangan lokal Maluku di samping sagu dan komoditas lainnya, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi petani lokal. (*)